Naditira pradeca merujuk pada satuan permukiman yang tumbuh di tepian sungai-sungai besar Jawa, terutama Bengawan Solo dan Brantas, sejak masa awal Majapahit. Dalam kerangka Kehidupan desa di aliran sungai di Jawa abad ke-13 hingga ke-14, sungai tidak dipahami semata sebagai unsur alam, melainkan sebagai infrastruktur sosial yang menentukan arah ekonomi, mobilitas penduduk, serta legitimasi politik. Istilah naditira pradeca secara harfiah menunjuk desa yang menghadap sungai, hidup dari air, dan mengatur dirinya mengikuti denyut arus perdagangan dan penyeberangan.
Dalam imajinasi kesejarahan Jawa, desa-desa sungai ini tidak berdiri sebagai pinggiran pasif dari pusat kekuasaan. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai simpul aktif yang menopang stabilitas kerajaan. Dari ruang-ruang inilah Majapahit memperlihatkan watak negara yang tidak alergi terhadap kearifan lokal. Alih-alih menyeragamkan, kerajaan justru merawat keragaman fungsi desa sungai sebagai penyangga ekonomi sekaligus stabilitas sosial.
Keberadaan naditira pradeca paling jelas tertangkap melalui Prasasti Canggu yang bertarikh 1280 Saka atau 1358 Masehi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Prasasti ini mencatat puluhan desa penyeberangan di sepanjang Bengawan Solo dan Brantas, sekaligus menetapkan aturan mengenai pelayanan penyeberangan, kewenangan otoritas lokal, serta perlindungan hukum bagi para pengelolanya. Dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan cara negara memetakan ruang air sebagai bagian dari sistem politik dan ekonomi.
Prasasti lain seperti Wurare (1289 Masehi ), Kamalagyan (1037 Masehi), dan Hariñjing (804 Masehi) menunjukkan kesinambungan kebijakan sejak masa pra-Majapahit hingga periode puncak imperium. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sungai dan desa-desa di sekitarnya merupakan tradisi panjang yang berakar pada pengalaman historis, bukan kebijakan sementara. Negara Jawa klasik tampak dibangun di atas pemahaman yang matang terhadap ruang, fungsi, dan komunitas.
Tanah Sima dan Sima Swatantra
Tanah sima merupakan wilayah yang dibebaskan dari kewajiban pajak sebagai anugerah raja. Namun sima tidak dapat dipahami sebagai privilese kosong. Ia adalah bentuk kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Negara melepaskan pungutan fiskal, sementara masyarakat berkewajiban menjaga fungsi tertentu yang dianggap vital. Pada sima peribadatan, fungsi tersebut bersifat religius, sedangkan pada sima swatantra ia bersifat sosial dan ekonomi.
Dalam konteks naditira pradeca, sima swatantra memperlihatkan logika negara yang pragmatis sekaligus etis. Desa-desa penyeberangan dibebaskan dari pajak agar mampu menyediakan jasa penyeberangan secara berkelanjutan, termasuk untuk kepentingan sosial dan keagamaan tanpa pungutan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan publik ditempatkan lebih tinggi daripada dorongan akumulasi negara.
Kebijakan Hayam Wuruk
Penetapan wilayah Naditira Pradeca sebagai sima swatantra atas nama Hayam Wuruk menandai keterlibatan langsung raja dalam tata kelola ekonomi rakyat. Raja hadir bukan sebagai figur jauh yang hanya menuntut upeti, melainkan sebagai penjamin keseimbangan antara kepentingan pusat dan kebutuhan lokal. Legitimasi tersebut diperkuat melalui penugasan pejabat tingkat bawah seperti Panji Margabhaya untuk memastikan titah raja dijalankan di lapangan.
Model ini memperlihatkan monarki yang bekerja melalui administrasi dan kepercayaan, bukan melalui represi. Justru dengan menahan diri dari penarikan berlebihan, otoritas raja menjadi kokoh. Tidak semua wilayah harus dipajaki, tidak semua fungsi harus ditarik ke pusat, dan tidak semua praktik lokal perlu diseragamkan.
Profesi Stananing dan Ekonomi Sungai
Kelompok stananing, yakni para penambang dan pengelola penyeberangan, menjadi aktor kunci dalam ekonomi sungai. Mereka mengoperasikan perahu, mengatur lalu lintas manusia dan barang, serta menjamin keterhubungan antarwilayah. Aktivitas ini membentuk jaringan logistik yang lentur, mulai dari perahu kecil penyeberangan hingga kapal yang berlayar ke hilir menuju pesisir.
Ekonomi sungai pada masa Majapahit tidak bertumpu pada spekulasi pasar (?), melainkan pada kerja nyata yang berakar pada ruang dan komunitas. Perdagangan tumbuh dari keteraturan sosial dan kepercayaan bersama, bukan dari monopoli sempit atau pemaksaan ideologis yang kerap melahirkan ketimpangan.
Daftar desa seperti Madanten, Wringin Wok, Bajrapura, Kebomlati, Balun, Jipang, Ngawi, hingga Wulayu menunjukkan luasnya jaringan naditira pradeca.(Atur ulang kalimatnya sebelum membahas ini) Persebarannya mengikuti alur sungai, melintasi Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dan mengikat wilayah pedalaman dengan pesisir. Sungai berfungsi sebagai jalan raya cair yang menyatukan ruang politik Majapahit.
Keberlanjutan nama-nama tempat tersebut hingga masa kini menunjukkan daya tahan memori lokal. Modernitas perkotaan memang menutupinya dengan aspal dan beton, tetapi tidak sepenuhnya menghapus lapisan sejarah yang lebih tua.
Praktik ritual seperti adus nggawan, selamatan, dan tumpengan mencerminkan pertemuan Hindu-Buddha dengan tradisi lokal yang kemudian berjumpa dengan Islam Nusantara (silahkan pakai istilah ini, tp ada konsekuensi politis). Air dipahami sebagai medium penyucian sekaligus ruang sosial yang mempertemukan komunitas. Tradisi ini lahir dari pengalaman hidup bersama sungai, bukan dari doktrin kaku.
Dalam konteks ini, masyarakat desa sungai menunjukkan kecanggihan budaya. Mereka mampu menyerap perubahan tanpa memutus struktur nilai. Sebuah bentuk pemerintahan yang bergerak maju tanpa kehilangan akar.
Naditira pradeca memperlihatkan wajah Majapahit sebagai kerajaan maritim-sungai yang rasional, berlapis, dan berorientasi pada kesejahteraan. Kebijakan sima swatantra, pengakuan terhadap profesi penyeberangan, serta perlindungan raja terhadap desa sungai menandai negara yang percaya pada tatanan sosial organik.
Dalam lanskap ini, gagasan-gagasan yang tergesa ingin membongkar tradisi, baik atas nama keseragaman maupun jargon kemajuan, tampak kehilangan konteks. Majapahit melalui monarki yang matang justru menunjukkan bahwa kemajuan sering lahir dari perawatan yang cermat. Sungai tetap mengalir, desa terus bergerak, dan negara hadir secukupnya. Sebuah pelajaran sejarah yang tetap relevan di tengah kebisingan zaman.
DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Nur, dan Septina Alrianingrum. “Peran Bengawan Solo pada Perekonomian Majapahit Abad XIV–XVI.” Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
Fitrotin, Nur Fadhilah. “Kedudukan Daerah Terung (Krian–Sidoarjo) pada Masa Menjelang Akhir Majapahit (1478–1526).” Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
Rahmawati, Melinda, M. Ikhwan Riyadi, dan Rizkindo Junior Rizaldy. “Sungai Bengawan Solo: Tinjauan Sejarah Maritim dan Perdagangan di Laut Jawa.” Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
Rifanda, Ricky, dan Eti Setiawati. “Menyelami Makna Ritual Adus Nggawan terhadap Potensi Mitigasi Berbasis Nilai Kearifan Lokal.” Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
Sanjoyo, Mawardi Purbo. “The Utilization of Brantas River in the Era of Kediri until Majapahit Kingdom / Pemanfaatan Sungai Brantas pada Masa Kerajaan Kediri hingga Majapahit.” Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
Susanti, Ninie, Wanny Raharjo W., dan Edhie Wurjantoro. “Pengelolaan Transportasi pada Masa Jawa Kuno: Kajian Arkeologi dan Epigrafi / Transport Management in Ancient Java: Archaeological and Epigraphic Studies.” Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia dan Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia.
Penulis: Dhany Trisha Saputra
Komentar
Posting Komentar