Langsung ke konten utama

Perjanjian Giyanti: Pembagian Kekuasaan di Mataram pada Abad ke-18

Perjanjian Giyanti, atau Verdrag van Gijanti dalam bahasa Belanda, merupakan perjanjian penting yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini secara resmi membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian: Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Pakubuwana III, dan Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Kesepakatan ini merupakan hasil dari konflik internal di Mataram yang melibatkan VOC dalam Perang Tahta Jawa Ketiga (1749–1757).

Foto naskah Perjanjian Giyanti yang kini disimpan di Perpustakaan Nasional Indonesia.

Latar Belakang

Perang Tahta Jawa Ketiga bermula dari ketidakpuasan berbagai pihak terhadap VOC dan internal Mataram. Pada tahun 1743, Pakubuwana II menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada VOC sebagai imbalan atas pemulihan kekuasaannya setelah Pemberontakan Tionghoa. Namun, konflik berlanjut setelah wafatnya Pakubuwana II pada 1749.

Pakubuwana III, didukung VOC, menghadapi perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said). Mangkubumi merasa terpinggirkan dalam struktur kekuasaan. Setelah pertempuran panjang, Pangeran Mangkubumi menerima tawaran perdamaian VOC di Giyanti, sementara Sambernyawa menyepakati Perjanjian Salatiga (1757) yang memberinya wilayah Mangkunegaran.

Proses Perundingan

Perundingan dimulai pada 10 September 1754 oleh Nicolaas Hartingh, perwakilan VOC, yang menemui Pangeran Mangkubumi di Giyanti. Setelah negosiasi yang penuh kecurigaan, kesepakatan tercapai dengan syarat kedua belah pihak bersumpah untuk menaati isi perjanjian.

Isi Perjanjian

Perjanjian Giyanti terdiri dari beberapa pasal yang menekankan pembagian wilayah dan hubungan antara kedua keraton dengan VOC:

1. Pembagian Wilayah: Mataram dibagi menjadi dua; Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I.

2. Kedaulatan Terbatas: Sultan dan Susuhunan harus mendapatkan persetujuan VOC untuk pengangkatan Pepatih Dalem (pejabat eksekutif utama) dan bupati.

3. Pajak dan Ekonomi: VOC berhak atas bahan makanan dengan harga tetap, serta menerima pajak tahunan sebesar 10.000 real dari Kesultanan Yogyakarta.

4. Keamanan dan Kerja Sama: Sultan Yogyakarta berkewajiban membantu Surakarta jika diperlukan, sementara VOC menjamin stabilitas politik di kedua keraton.

Dampak dan Signifikansi

1. Pembagian Kekuasaan: Perjanjian ini menandai berakhirnya kesatuan politik Mataram. Kesultanan terbagi menjadi dua entitas besar, Surakarta dan Yogyakarta, yang tetap bertahan hingga kini.

2. Dominasi VOC: Perjanjian ini memperkuat kendali VOC atas Jawa melalui pengawasan langsung terhadap kedua keraton.

3. Pergeseran Kekuatan Lokal: Konflik antara bangsawan lokal dan VOC membuka jalan bagi integrasi Jawa ke dalam sistem kolonial Belanda.

Kesimpulan

Perjanjian Giyanti mencerminkan dinamika politik Jawa abad ke-18 yang didominasi oleh konflik internal, intervensi kolonial, dan kompromi elite lokal. Meskipun dianggap sebagai solusi politik, perjanjian ini menguatkan posisi VOC sebagai kekuatan dominan di Jawa, sekaligus memecah Kesultanan Mataram menjadi dua bagian yang berdaulat secara terbatas.

Referensi

Ricklefs, M.C. 2004. Sejarah Indonesia Modern 1200–2004. Jakarta: Penerbit Serambi.

Artikel Historia: Perjanjian Giyanti Membelah Mataram

Artikel Tirto.id: Sejarah Perjanjian Giyanti: Lahirnya Kerajaan Surakarta-Yogyakarta


Penulis: Fandu Pratomo

Editor: Artaqi Bi Izza A.
Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

The Essence

                 (Photo by Pramadam Muhamad Anwar) One photo, millions of meanings. Yep, you read it correctly. Protesting, couples holding hands, merchants trying to sell their products to the protesters hoping that they could achieve some revenues by selling their stuff.  Motorbikes, especially scooters were parked at the side of the road.  Water Cannon, that was being parked inside the Palace of the Governor of East Java,  (a car-like vehicle that is used by the Indonesian Police) was bursting its content, pressurized-water towards the protesters.  During the protest in Surabaya, (24/3/2025), the atmosphere that arose from the situation was just like one of The Beatles’ song called Helter Skelter . It was very tense and kind of intriguing to be able to stand as one of the protesters towards the Government’s Policy about The National Indonesian Army Regulation.  Estimated over hund...
Posting Komentar
Read more »

Peran Pendidikan, Kesehatan, dan Hak Pekerja

Pendidikan sebagai Fondasi Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang adil, beradab, dan bebas. Dalam kerangka Sosialisme Demokratis, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana mencetak tenaga kerja, melainkan sebagai instrumen pembebasan manusia. Tujuan pendidikan bukan untuk menundukkan individu kepada sistem yang otoriter atau tunduk kepada dogma-dogma lama yang tidak rasional, melainkan membangun manusia yang berpikir kritis, rasional, beradab, dan berani mempertanyakan ketimpangan serta ketidakadilan di sekelilingnya. Rasionalitas dalam Pendidikan Pendidikan harus berakar pada rasionalitas, bukan pada mistikalisme, fanatisme buta, atau tradisi yang tidak relevan dengan kemajuan akal manusia. Namun demikian, nilai-nilai budaya tetap dihormati sejauh budaya tersebut selaras dengan nalar, memperkuat semangat egalitarianisme, dan menghargai martabat manusia. Pendidikan yang rasional tidak memusuhi budaya, tetapi mengkritisinya dan memilih aspek-aspek yang m...
1 komentar
Read more »

Ekonomi Kerakyatan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia

  Pendahuluan: Sebuah Gambaran Umum Memasuki pertengahan tahun 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup kuat setelah berbagai gejolak global seperti krisis energi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar finansial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan II tahun 2025, sedikit meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas utama, serta stabilitas moneter yang relatif terjaga. Namun dibalik angka pertumbuhan yang tampak menjanjikan tersebut, tersimpan sebuah ironi sosial yang mencerminkan jurang ketimpangan yang kian melebar. Kaum proletar dan rakyat kecil kian terdesak oleh kekuatan borjuasi modern yang menguasai sektor finansial, industri besar, dan politik kebijakan. Kelas menengah, yang semestinya menjadi penyeimbang, justru semakin terbebani oleh inflasi, stagnasi pendapatan, serta ketidakpastian pekerjaan...
1 komentar
Read more »